 |
| Mahasiswa Maluku Utara di Yogyakarta menyuarakan evaluasi terhadap sistem relasi pusat-daerah. (Foto: Dok/Ist). |
Forum yang digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2026 itu menjadi tempat mahasiswa membahas berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan ketimpangan pembangunan dan distribusi manfaat sumber daya alam.
Menurut para peserta, persoalan yang terjadi di Maluku Utara tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek. Kekayaan sumber daya alam, kebijakan pembangunan, lingkungan hidup, hingga hubungan politik antara pemerintah pusat dan daerah dinilai saling berkaitan.
Mahasiswa berpandangan bahwa besarnya kontribusi sumber daya alam Maluku Utara terhadap kepentingan nasional semestinya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Bukan Sekadar Persoalan Pemisahan
Koordinator Forum Abdul Haris Nepe menegaskan bahwa pembahasan mengenai federalisme tidak dimaksudkan sebagai deklarasi pemisahan diri.
Menurutnya, gagasan tersebut merupakan bagian dari diskusi akademik dan politik untuk melihat kembali apakah desain hubungan pusat dan daerah yang berlaku mampu memberikan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.
“Kami tengah menyusun kajian komprehensif yang membedah lintasan sejarah, fakta ketimpangan kontemporer, hingga proyeksi strategis posisi tawar Maluku Utara di masa depan,” ungkap Abdul Haris.
Ia menyebut hasil kajian tersebut nantinya akan diarahkan menjadi sebuah naskah konsensus politik anak muda Maluku Utara.
Dokumen itu diharapkan dapat menjadi pijakan bagi generasi muda dalam membicarakan persoalan pembangunan dan masa depan daerah secara lebih sistematis.
Persoalan SDA dan Lingkungan
Salah satu isu utama dalam forum adalah pengelolaan sumber daya alam. Mahasiswa menilai Maluku Utara memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, tetapi masyarakat daerah masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan lingkungan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Selain pemerintah pusat, mahasiswa juga mengkritik elite politik lokal agar tidak membiarkan keresahan masyarakat berhenti sebagai wacana.
“Kami mengajak mereka membuka ruang dialog bersama mahasiswa, khususnya yang berada di Yogyakarta untuk bersama-sama merumuskan arah masa depan Maluku Utara,” ujar Abdul Haris.
Bagi mahasiswa, forum tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas diskusi mengenai keadilan ekonomi, keadilan ekologis, serta hubungan politik antara Maluku Utara dan pemerintah pusat.
