 |
| Pemerintah mencatat penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun setelah melakukan restrukturisasi terhadap BUMN. (Foto: Dok/Ist). |
Poros Demokrasi, Jakarta — Pemerintah mencatat penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun setelah melakukan restrukturisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi tersebut menjadi bagian penting dalam pembenahan perusahaan negara.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, restrukturisasi BUMN dilakukan setelah pemerintah menemukan jumlah entitas perusahaan negara beserta anak dan cucunya mencapai 1.074.
Pemerintah menilai struktur tersebut terlalu besar sehingga diperlukan perampingan. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan jumlah BUMN ditargetkan menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.
Presiden menilai perusahaan negara yang dipertahankan harus memiliki kinerja produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia.
Selain melakukan pengurangan jumlah perusahaan, pemerintah juga berupaya memangkas biaya yang berasal dari struktur korporasi yang dinilai tidak efisien.
Prabowo mengatakan penghematan sekitar Rp50 triliun tersebut tidak akan dibiarkan berhenti sebagai efisiensi semata. Anggaran yang berhasil dihemat akan diarahkan untuk kegiatan yang dinilai lebih produktif.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat investasi, mendorong industrialisasi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Transformasi BUMN juga mulai diarahkan untuk mendukung program hilirisasi nasional. Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking sejumlah proyek hilirisasi pada 2026.
Sebanyak 13 proyek hilirisasi di-groundbreaking pada 6 Februari 2026, kemudian 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Berbagai proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, pengembangan smelter alumina menjadi aluminium, hingga proyek waste to energy.
Pemerintah berharap proyek-proyek tersebut dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Restrukturisasi BUMN dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga mengubah orientasi perusahaan negara agar lebih efisien, produktif, dan mampu menjadi penggerak investasi serta industrialisasi nasional.
