 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Dok/Ist). |
Poros Merdeka, Jakarta — Tingkat inklusi keuangan Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen, naik dari 92,74 persen pada 2025.
Pada saat yang sama, indeks literasi keuangan nasional juga meningkat menjadi 69,57 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi peningkatan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan harus diikuti peningkatan kesejahteraan.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
“Saya mengapresiasi terkait dengan inklusi, angkanya, literasi sudah naik, inklusi naik, tinggal kesejahteraannya bisa dikejar,” ungkap Airlangga.
Menurutnya, masyarakat yang sudah memiliki rekening dan mendapatkan akses terhadap layanan keuangan perlu memiliki kemampuan lebih dalam memahami produk keuangan.
Kemampuan membaca kondisi keuangan, mengambil keputusan investasi, dan memanfaatkan layanan finansial secara tepat dinilai menjadi tahap berikutnya yang perlu diperkuat.
Akses Keuangan Harus Berdampak
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi semakin penting seiring dengan upaya pemerintah memperluas pembiayaan kepada UMKM.
Data Juni 2026 menunjukkan kredit UMKM telah mencapai Rp1.519,1 triliun, tumbuh 1,05 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 yang berada pada angka 0,60 persen.
Airlangga mendorong peningkatan target total pembiayaan UMKM menjadi Rp2.000 triliun.
Menurutnya, tambahan pembiayaan tersebut diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang masih menghadapi kesenjangan akses modal, khususnya usaha yang memiliki potensi berkembang dan naik kelas.
Pemerintah ingin pembiayaan tidak hanya meningkatkan jumlah akses kredit, tetapi juga memberikan dampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha.
Digitalisasi Buka Peluang Pembiayaan
Digitalisasi menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mampu mempertemukan literasi keuangan, aktivitas usaha, dan akses pembiayaan.
Airlangga menyebut jumlah pengguna QRIS telah mencapai 66 juta, sedangkan jumlah gerai merchant mencapai sekitar 44 juta.
Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara digital dapat menghasilkan rekam jejak usaha. Data transaksi tersebut berpotensi digunakan sebagai salah satu basis credit scoring.
Dengan demikian, pelaku UMKM yang selama ini belum memenuhi persyaratan pembiayaan konvensional atau masuk kategori unbankable dapat memiliki peluang untuk menjadi bankable.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan AI dan teknologi digital lainnya untuk meningkatkan produktivitas UMKM.
Penguatan Kapasitas Jadi Kunci
Menurut Airlangga, akses pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
UMKM perlu meningkatkan kemampuan produksi, menjaga keberlangsungan pasar, serta memperluas jangkauan konsumen.
Program Magang Nasional juga didorong untuk membantu memperkuat kapasitas dan pengembangan usaha.
Pemerintah menilai peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi global.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif.
Menurutnya, semakin banyak UMKM yang mendapatkan pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan naik kelas secara berkelanjutan.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembiayaan benar-benar memberikan dampak bagi pengembangan usaha dan perekonomian nasional,” ujar Haryo.
Ekonomi Nasional Masih Terjaga
Penguatan inklusi keuangan dan UMKM berlangsung ketika kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat.
Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen c-to-c. Inflasi Juli 2026 berada di angka 2,28 persen, sementara Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 116,8.
PMI Manufaktur kembali berada di zona ekspansif dengan level 50,2. Cadangan devisa Indonesia juga mencapai USD145,3 miliar.
Pemerintah berharap kondisi tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperkuat sektor UMKM sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
