Ad

HMI Distrik Manajemen Pendidikan Angkat Kritik terhadap MBG, Soroti Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Anggaran

Redaksi
Diskusi HMI Distrik Manajemen Pendidikan Kampus PPG UIN Jakarta. (Foto: Dok/Ist). 

Poros Merdeka, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Distrik Manajemen Pendidikan menyelenggarakan diskusi kritis yang mengangkat persoalan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai persoalan mendasar sektor pendidikan Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan bersama Agil Agung Yudhoyono selaku Direktur HMI Distrik Manajemen Pendidikan dan Wildan Arrafi selaku Project Manager. Diskusi tersebut menghadirkan Zidan Ramdani, Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai narasumber.

Diskusi ini menjadi ruang refleksi sekaligus kritik terhadap arah kebijakan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional, khususnya mengenai besarnya alokasi anggaran MBG yang terus menjadi perhatian publik. Program yang digagas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tersebut dinilai perlu dikaji secara lebih komprehensif, terutama ketika masih banyak persoalan pendidikan yang belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal. Mahasiswa mempertanyakan bagaimana negara menempatkan prioritas anggaran ketika kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan masih begitu besar.

Dalam pemaparannya, Zidan Ramdani menegaskan bahwa pemenuhan gizi peserta didik merupakan kebutuhan penting yang tidak boleh diabaikan. Namun, menurutnya, pendidikan tidak dapat dibangun hanya dengan memastikan peserta didik memperoleh makanan bergizi tanpa memperhatikan lingkungan dan kualitas proses pembelajaran yang mereka terima. Persoalan pendidikan Indonesia jauh lebih kompleks, mulai dari bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, keterbatasan ruang kelas, minimnya fasilitas laboratorium dan perpustakaan, akses teknologi pembelajaran yang belum merata, hingga ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

“Pemerintah jangan sampai terlalu sibuk membangun citra keberhasilan melalui program unggulan, tetapi melupakan persoalan mendasar pendidikan yang setiap hari dihadapi peserta didik dan tenaga pendidik. Bagaimana kita berbicara tentang generasi emas apabila masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, fasilitas belajar tidak memadai, bahkan harus menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana? Pendidikan bukan sekadar persoalan mengisi perut, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk belajar dalam lingkungan yang layak dan berkualitas,” ungkap Zidan.

Ia juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran MBG yang harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, ketika alokasi anggaran untuk program tersebut mengalami peningkatan, pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka bagaimana anggaran digunakan, siapa saja pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaannya, serta sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai besarnya anggaran justru tidak sebanding dengan kualitas pelayanan dan manfaat yang diterima oleh penerima program.

Lebih lanjut, Zidan mempertanyakan keberpihakan kebijakan anggaran negara terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai angka dalam dokumen APBN, melainkan harus tercermin melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan secara nyata. Ketersediaan fasilitas yang layak, pemerataan tenaga pendidik, kesejahteraan guru, penguatan kapasitas sekolah, serta akses pendidikan yang terjangkau merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Jangan sampai kita memiliki anggaran yang begitu besar untuk sebuah program, tetapi masih kesulitan memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak. Kita tidak sedang mempertentangkan kebutuhan makan dengan kebutuhan pendidikan. Keduanya sama-sama penting. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah menyusun skala prioritas, memastikan pemerataan anggaran, dan menjamin bahwa tidak ada kebutuhan dasar masyarakat yang dikorbankan demi ambisi menjalankan program tertentu,” tambahnya.

Selain persoalan alokasi anggaran, diskusi turut menyoroti berbagai permasalahan dalam implementasi MBG, termasuk kasus keracunan makanan yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Berbagai kejadian tersebut menjadi catatan serius terhadap kesiapan sistem penyelenggaraan, standar keamanan pangan, pengawasan distribusi, serta mekanisme pertanggungjawaban. Program dengan cakupan penerima manfaat yang besar semestinya memiliki sistem pengawasan ketat dan evaluasi berkala agar tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Zidan menilai bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan besarnya jumlah penerima manfaat sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Evaluasi harus dilakukan berdasarkan kualitas makanan, keamanan konsumsi, ketepatan sasaran, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berani melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan sekadar memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang telah berjalan.

Melalui penyelenggaraan diskusi ini, HMI Distrik Manajemen Pendidikan berupaya mendorong tumbuhnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap kebijakan publik, terutama dalam mengawal penggunaan anggaran negara dan masa depan pendidikan Indonesia. Ruang diskusi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun tradisi intelektual mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan kebijakan, tetapi turut mengambil peran melalui kritik, gagasan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

HMI Distrik Manajemen Pendidikan menegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan berarti menolak pemenuhan gizi masyarakat. Namun, kebijakan publik harus selalu terbuka terhadap evaluasi, terlebih ketika menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengesampingkan kebutuhan mendasar lainnya.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari seberapa banyak makanan yang dibagikan setiap hari, tetapi juga dari seberapa baik negara menjamin kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Sebab, generasi Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan bergizi untuk tumbuh, tetapi juga sekolah yang layak, guru yang sejahtera, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Baca Juga

Tersalin!
Ad