![]() |
| Maruarar Sirait melaporkan peningkatan program bedah rumah dan pemberdayaan UMKM kepada Presiden Prabowo. (Foto: Dok/Ist). |
Poros Merdeka, Jakarta - Pemerintah meningkatkan program bedah rumah menjadi 400 ribu unit pada 2026, dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun lalu. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah.
Perkembangan program tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Maruarar, peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.
Peningkatan tersebut memperluas cakupan program perbaikan rumah yang diharapkan dapat membantu masyarakat menempati hunian dengan kondisi lebih baik. Pelaksanaan program juga perlu didukung pendataan penerima yang tepat serta pengawasan kualitas pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Program Rumah Subsidi FLPP Terus Didorong
Selain program bedah rumah, pemerintah juga melanjutkan upaya memperluas akses kepemilikan hunian melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Skema FLPP ditujukan untuk membantu masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memiliki rumah melalui fasilitas pembiayaan yang lebih terjangkau.
Maruarar menyampaikan bahwa pengembangan program perumahan menjadi salah satu fokus pemerintah. Selain memperbaiki rumah yang sudah ditempati, perluasan akses terhadap rumah subsidi diharapkan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian sendiri.
Keberhasilan program tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang dibangun atau diperbaiki, tetapi juga keterjangkauan pembiayaan, kualitas bangunan, dan kesesuaian lokasi hunian dengan kebutuhan masyarakat.
34 UMKM Genteng Majalengka Siapkan 2,4 Juta Produk
Program perumahan nasional juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui penggunaan bahan bangunan yang diproduksi oleh pelaku usaha lokal.
Salah satu inisiatif yang dilaporkan Maruarar adalah pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Menurut Maruarar, sebanyak 34 UMKM telah memenuhi kriteria sertifikasi yang disebutkannya sebagai SNI. Para pelaku usaha tersebut menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat dengan penekanan pada pemenuhan standar dan penjagaan kualitas produk.
“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.
Keterangan mengenai istilah sertifikasi dalam kutipan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada sumber resmi. Dalam penulisan berita, istilah Standar Nasional Indonesia (SNI) digunakan sesuai nomenklatur yang berlaku.
Pengembangan UMKM genteng ini berpotensi mempertemukan kebutuhan bahan bangunan untuk program perumahan dengan kapasitas produksi usaha lokal. Dengan demikian, kegiatan pembangunan rumah juga dapat membuka peluang pasar bagi produsen di daerah.
Pemerintah Dorong Penggunaan Produk Lokal Sesuai Potensi Daerah
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah ingin meningkatkan pemanfaatan produk lokal dalam pelaksanaan program perumahan. Pendekatan tersebut diharapkan membantu UMKM memperoleh akses pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat rantai pasok bahan bangunan di dalam negeri.
“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.
Penggunaan produk lokal sesuai potensi daerah dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas, dan memenuhi kebutuhan proyek pembangunan.
Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan standar teknis bangunan, kualitas produk, harga yang kompetitif, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, program perumahan berpeluang memberikan manfaat lebih luas, bukan hanya bagi masyarakat penerima bantuan, tetapi juga bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan bahan bangunan.
Program ASRI Disiapkan untuk Tingkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Maruarar juga menyampaikan perkembangan persiapan program ASRI yang menitikberatkan pada lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, sehat, serta mendukung pemberdayaan UMKM.
Menurut Maruarar, Presiden memberikan perhatian terhadap pengembangan program tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memberdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.
Program tersebut dipersiapkan sebagai bagian dari upaya mendorong lingkungan permukiman yang lebih baik. Rincian pelaksanaan, sasaran, dan bentuk kegiatan program ASRI perlu merujuk pada penjelasan resmi pemerintah.
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman menjadi aspek penting dalam pembangunan perumahan karena hunian yang layak tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan, tetapi juga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan di sekitarnya.
Bedah Rumah dan Pemberdayaan UMKM Terhubung dalam Program Perumahan
Peningkatan program bedah rumah menjadi 400 ribu unit pada 2026, perluasan akses rumah subsidi melalui FLPP, serta pengembangan UMKM genteng lokal menunjukkan beberapa aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam sektor perumahan.
Di satu sisi, program perbaikan rumah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di sisi lain, penggunaan bahan bangunan lokal dapat membuka kesempatan usaha bagi produsen daerah yang mampu memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pembangunan.
Ke depan, pelaksanaan program tersebut membutuhkan pengawasan, ketepatan sasaran, transparansi, dan evaluasi agar manfaatnya dapat diukur secara nyata.
Dengan menghubungkan pembangunan perumahan dan pemberdayaan UMKM, pemerintah berupaya memperluas manfaat program, mulai dari peningkatan kualitas tempat tinggal hingga terbukanya peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Rumah rakyat diperbaiki, akses kepemilikan hunian diperluas, dan UMKM lokal didorong untuk berkembang. Implementasi serta hasil program akan menjadi faktor penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
