![]() |
| PC PMII DIY menuntut pendidikan gratis, pelayanan dasar berkualitas, pemerataan ekonomi, serta penguatan otonomi desa dalam evaluasi Prabowo-Gibran. (Foto: Dok/Ist). |
Poros Merdeka, Yogyakarta - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PC PMII DIY) menuntut pemerintah memperkuat akses pendidikan gratis, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mewujudkan keadilan ekonomi, dan memperluas otonomi desa.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari sepuluh poin pernyataan sikap dalam evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PC PMII DIY menilai pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurut mereka, perlu berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat luas masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pelayanan publik, dan sumber penghidupan yang layak.
Pendidikan Gratis Dinilai sebagai Kebutuhan Dasar
PC PMII DIY meminta pemerintah mewujudkan pendidikan gratis dan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak warga negara dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan sosial dan ekonomi.
Akses pendidikan yang terjangkau dinilai dapat membantu mengurangi kesenjangan kesempatan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.
Selain pendidikan, pemerintah juga didorong memastikan pelayanan dasar dapat diakses secara adil. Kualitas layanan, keterjangkauan biaya, dan pemerataan akses menjadi aspek penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
PC PMII DIY menilai bahwa kebijakan publik harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh layanan dasar.
Dorong Keadilan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
Dalam tuntutan berikutnya, PC PMII DIY mendesak pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi dan menghentikan praktik politik yang dinilai menguntungkan oligarki.
Mereka mendorong pengelolaan sumber daya nasional yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.
Menurut PC PMII DIY, kebijakan ekonomi perlu memberikan ruang yang adil bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah juga diharapkan memperhatikan kesenjangan sosial dan memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Keadilan ekonomi, dalam pandangan organisasi tersebut, harus diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Otonomi Desa Perlu Diperkuat
PC PMII DIY turut menuntut terwujudnya otonomi desa yang lebih kuat agar masyarakat desa memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.
Mereka mendorong pengelolaan sumber daya desa secara mandiri, demokratis, dan berkeadilan, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan otonomi desa dinilai penting karena masyarakat setempat memiliki pengetahuan langsung mengenai kebutuhan, persoalan, dan potensi wilayahnya.
Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, pembangunan desa diharapkan lebih tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.
PC PMII DIY juga menekankan pentingnya memastikan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan pembangunan tidak mengabaikan kepentingan warga.
Mahasiswa Dorong Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Melalui tuntutan pendidikan gratis, keadilan ekonomi, dan penguatan otonomi desa, PC PMII DIY mengingatkan pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan perlu diukur melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan negara menjamin akses pendidikan, pelayanan dasar, serta kesempatan yang adil bagi seluruh warga.
PC PMII DIY menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Mereka berharap pemerintah menjadikan evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial.
