| Kementan memperkuat pencegahan kebakaran lahan perkebunan melalui penerapan PLTB, pemantauan hotspot, dan kesiapsiagaan personel di lapangan. (Foto: Kementan). |
Poros Merdeka, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan memperkuat upaya pencegahan kebakaran lahan perkebunan dengan mendorong penerapan Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTB). Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, pemantauan rutin, serta peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana penanganan kebakaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menekan risiko kebakaran sejak dini, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha perkebunan. Pencegahan dinilai perlu dilakukan sebelum api muncul, bukan hanya mengandalkan tindakan pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kesiapsiagaan sektor pertanian dalam menghadapi dinamika cuaca. Antisipasi perlu dilakukan melalui pengelolaan lahan yang baik, pemantauan kondisi lapangan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat.
Dengan langkah yang terencana, potensi kebakaran diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Kementan Dorong PLTB untuk Cegah Kebakaran Lahan
Sejalan dengan arahan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, menegaskan bahwa pencegahan kebakaran harus menjadi bagian dari perencanaan pengelolaan lahan perkebunan.
Menurut Heru, keterlibatan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, pekebun, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko kebakaran. Penerapan metode pembukaan lahan tanpa membakar juga perlu dibarengi peningkatan kewaspadaan dan koordinasi di lapangan.
“Pencegahan harus menjadi prioritas bersama. Kami mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat untuk menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat koordinasi. Dengan langkah yang terencana dan respons yang tepat, risiko kebakaran dapat ditekan sehingga lingkungan tetap terjaga dan kegiatan perkebunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Heru.
Salah satu langkah yang didorong Kementan adalah penerapan PLTB melalui metode manual maupun mekanis. Praktik tersebut dapat dilakukan dengan mencacah sisa tanaman, kemudian memanfaatkan biomassa sebagai mulsa atau kompos sesuai kondisi lahan.
Selain mengurangi risiko kebakaran akibat pembakaran terbuka, metode ini memungkinkan sisa tanaman dimanfaatkan kembali untuk mendukung pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan.
Heru menegaskan, penerapan PLTB harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan karakteristik lahan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
Perusahaan Perkebunan Diminta Perkuat Tata Kelola Lahan
Penerapan pembukaan lahan tanpa membakar tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola usaha perkebunan yang bertanggung jawab.
Perusahaan perkebunan perlu menyiapkan Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (RKPPLP) sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pekebun perlu memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak terkait sebelum melakukan pembukaan atau pengolahan lahan, sesuai aturan yang berlaku.
Melalui perencanaan tersebut, kegiatan pengelolaan lahan diharapkan dapat berlangsung secara lebih terukur. Pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan juga menjadi unsur penting untuk memastikan praktik tanpa bakar diterapkan secara konsisten.
Kementan mendorong agar PLTB tidak berhenti sebagai imbauan, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan dan standar pengelolaan lahan perkebunan.
Pemantauan Hotspot dan Kesiapan Sarana Pemadam Diperkuat
Selain mendorong PLTB, Kementan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran melalui pemantauan titik panas atau hotspot, pemeriksaan langsung di lapangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran.
Pada perusahaan perkebunan, kesiapan tersebut mencakup ketersediaan sumber air, embung, sumur, pompa, kendaraan pemadam, serta personel yang memiliki pembagian tugas jelas. Kesiapan dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penyediaan logistik ketika terjadi keadaan darurat.
Gambaran upaya kesiapsiagaan tersebut terlihat dalam kegiatan di Kalimantan Selatan pada 26–28 Agustus 2026. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Pengayuan, Guntung Damar, dan Hutan Lindung Liang Anggang.
Di wilayah Pengayuan, sekitar 350 personel disiagakan dalam tiga sif untuk mendukung kegiatan kesiapsiagaan di lapangan. Pengaturan personel tersebut ditujukan untuk membantu menjaga kesinambungan pemantauan dan kesiapan menghadapi potensi kebakaran.
Sementara itu, di Guntung Damar, kegiatan mencakup pemantauan lahan gambut seluas sekitar 122 hektare dan pemeriksaan ketersediaan sumber air.
Pemantauan dilakukan melalui patroli darat dan penggunaan pesawat nirawak atau drone. Kegiatan lapangan juga meliputi upaya pemadaman, pendinginan, serta pembasahan lahan gambut sesuai kebutuhan dan kondisi di lokasi.
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran membutuhkan kombinasi pemantauan, kesiapan personel, ketersediaan sarana, dan tindakan lapangan yang terkoordinasi.
Dukungan Sumber Air dan Peran Masyarakat
Ketersediaan sumber air menjadi salah satu unsur penting dalam kesiapsiagaan menghadapi kebakaran lahan. Dalam kegiatan di Kalimantan Selatan tersebut, GAPKI mendukung pembangunan dua sumur di pos Pengayuan.
Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan petugas apabila ditemukan titik api sehingga penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat sesuai prosedur.
Meski demikian, pencegahan kebakaran tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan perusahaan perkebunan. Masyarakat juga memiliki peran penting, termasuk melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
Kelompok tersebut dapat mendukung sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar, pemantauan indikasi kebakaran, pelaporan titik panas, serta koordinasi dengan brigade pemadam dan instansi terkait. Penanganan awal harus tetap memperhatikan kemampuan personel dan prosedur keselamatan.
Keterlibatan masyarakat diharapkan memperkuat deteksi dini sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga lahan dari risiko kebakaran.
Ditjen Perkebunan Kembangkan Demplot PLTB di Riau
Untuk memperluas penerapan PLTB di tingkat pekebun, Direktorat Jenderal Perkebunan juga mengembangkan kegiatan percontohan atau demonstrasi plot (demplot).
Pada 2026, salah satu kegiatan percontohan dilaksanakan di Kelompok Tani Berkah Muda, Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Demplot tersebut memiliki luas enam hektare dengan komoditas kelapa dalam.
Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan metode pengelolaan lahan tanpa bakar yang dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
Melalui percontohan, edukasi, serta pendampingan, pekebun diharapkan memperoleh pemahaman mengenai alternatif pengolahan lahan yang lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan pada pembakaran terbuka.
Pencegahan Kebakaran Jadi Bagian dari Perkebunan Berkelanjutan
Kementan melalui Ditjen Perkebunan terus mendorong agar pencegahan kebakaran menjadi bagian dari praktik pengelolaan perkebunan sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan PLTB, peningkatan pemantauan, penguatan sarana penanganan, serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, pekebun, dan masyarakat.
Penerapan pengelolaan lahan tanpa bakar yang disertai kesiapsiagaan sejak dini diharapkan dapat menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan produksi perkebunan dan terjaganya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
Sumber: Kementan RI.